peraturan tentang jalan desa. SHARE. peraturan tentang jalan desa

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali. 2017/NO. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Peraturan Daerah tentang Pemberi Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kab Mengingat : 1. H. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Panggungharjo. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. Klasifikasi tentang jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. Download: Contoh Peraturan Desa (PERDES) Tahun 2020. Mengingat : 1. Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777: Nagari : Padang Limau Sundai:. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. 11. Mulai pengelompokan status jalan, kewenangan pembangunan jalan daerah, penyelenggaraan tanah bagi pembangunan jalan umum, pengusahaan konsesi jalan tol, hingga pengaturan jalan khusus. Sebetulnya, tidak hanya ada jalan nasional di Indonesia, melainkan ada empat lainnya seperti jalan provinsi , kabupaten, hingga desa. Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang. Indonesia, Kementerian Pariwisata. (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang menjadi kewenangan instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutanjalan. Jalan lingkungan I jalan desa, jarak bangunan dari as jalan 6 meter. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Pajak Sarang. 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi. desa melalui jalan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang bersifat partisipatif. 2022/No. 2 Tahun 2022. PSP. U. ABSTRAK: Untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 57 PP No. Keuangan Nomor 173/PMK. Semoga berguna dan membantu Sobat Desa yang membutuhkan. Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan. Lihat Rincian. ABSTRAK: a. U. NOMOR 12 TAHUN 2019 . Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini diterbitkan untuk meningkatkan. 155, kemendagri. 9. Klasifikasi Berdasarkan Kelas Jalan menurut Undang-Undang LLAJ No. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2or4 tentang Rambu Lalu Lintas; 29. Jalan desa muncul sebagai bagian yang masuk ke 7. 2 tahun 2015 tentang pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah 6. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun. ADVERTISEMENT. 3. Pasal 12 (1) Jalan perumahan dan/atau kavling di Desa yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 6. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 2004: 1744: Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat : 1. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah DesaRp. Peraturan Men teri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor. jalan sekitar daerah perkantoran; e. 8 halaman; Lampiran 4 halaman. Untuk itu diharapkan. tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong Juli Tambo. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun. (3) Ketentuan mengenai format perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh. tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle); dan/atauDOWNLOAD PERATURAN, LAYOUT DAN SYMBOL PETA. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; Mengingat : 1. 2. id : 7 hlm. 01/SE/M/2007 tentang Pendapat Ahli Hukum Kontrak untuk Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp. Peraturan Perundang-undangan. Jalan sebagai sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. E. A Tahun 2006 Tentang. 16 Desember 2021 Resmi Disahkan, Ini 11 Poin dalam UU Jalan Terbaru Mulai pengelompokan status jalan, kewenangan pembangunan jalan daerah,. 1 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA A. kemacetan dan atau rawan kecelakaan di jalan desa. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa dengan. 4 Tahun 2013 tentang Tratawil Prov. dan kondisi jalan, Penyelenggaraan Jalan Daerah, Pengelolaan Jalan Desa menurut fungsinya yang terdiri atas jalan lokal desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan. nama. Bagian ke tiga. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 22 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (2) jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat. Mencabut : PERPRES No. (2) Tata cara pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perkumpulan adalah. Untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha. 1 : 10. Jalan yang terang adalah kebutuhan setiap orang, meski setiap kendaraan diwajibkan memasang lampu depan sebagai standar keselamatan. 000. tentang Pendampingan Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa T. 2017/NO. Peraturan Daerah (PERDA) 11 / 2019. PERATURAN PEMERINTAH. 18. Bagian Kedua Wewenang Pasal 9Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tamba Nomor 3438) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Tuban: Waktu: 25 Agustus 2019 07:00:00: Lokasi: Balai Desa. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api. LN. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 11/PRT/M/2011, BN. jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Pertimbangan Drainase. Berikut ini admin akan membagikan Download Perdes Tentang Pungutan Desa Terbaru, jika sobat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 22 Tahun 2009 adalah Lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang diibukota kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;. Jalan Desa Ukuran kertas A1 (594 x 420) mm, ukuran peta (630 x 490) mm, muka peta (460 x 460) mm Peta Desa dapat disajikan pada skala: a. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa, serta jalan. Selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Glosarium. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 7. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 07. perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana. Kami mencontohkan peraturan desa tentang pungutan di Kabupaten Banyuwangi dalam Pasal 9 ayat (3) Perbup Banyuwangi 47/2018 menyebutkan desa. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,. Kelima jalan ini merupakan dibedakan berdasarkan statusnya demi mengetahui siapa pengelola masing-masing dari jalan tersebut. menyelenggarakan jalan yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; c. A. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan. Di dalamnya juga mengatur mengenai kewenangan jalan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Sedangkan Badan Usaha Milik Petani adalah lembaga ekonomi Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 8. Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi DesaPeraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan; Mengingat : 1. Bambang Waseso. Status jalan menentukan jalan itu dikelola oleh siapa. 000 c. . Status jalan desa ditetapkan oleh Kepala Desa. Kumpulan UU Desa. 874 kali: kuisioner indeks desa membangun (idm) tahun 2023: 25. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157); 5. Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Perhubungan PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dikutip dari wikipedia, Peraturan Desa atau perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dalam ketentuan lain tentang Pemerintahan Desa, Perdes dibentuk dalam rangka. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032. Download: Contoh Peraturan Desa (PERDES) Tahun 2020 berikut ini: Peraturan Desa (PERDES). Oleh: Olsen Peranto*. 3. 5 Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi menghubungkan lalu lintas yang terputus. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan. Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan. Selasa, 26 April 2022 15:08 WIB Penulis: Milani. Proyek Pembangunan desa Tertinggal (P3DT), 1998. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 63, Pasal 75 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 88 ayat (5), dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah. Jalan Desa Pasal 11 (1) Jalan Desa menurut fungsinya terdiri dari Jalan lokal dan Jalan lingkungan. rahmat rejoni. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA ABSTRAK: BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 20 HURUF A UU NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN, PERLU MEMBENTUK PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang PENERANGAN-JALAN. Jalan diatur dengan Undang-Undang, Undang-Undang tentang Jalan yang berlaku saat ini adalah UU 38 tahun 2004 tentang Jalan. 2, BN. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);. 13. Nomor. Pasal 12 (1) Jalan perumahan dan/atau kavling di Desa yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapatPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017. Jika akan melakukan penutupan jalur untuk acara pesta seperti perkawinan dengan melibatkan penutupan harus ajukan permohonan izin 7 hari sebelum hari H. tahun. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Desa. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: 2. org. Surat Edaran Menteri PU No. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,. U. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang •PP No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMAKAIAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT. c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang JasaNomor DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, maka Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2013 tidak sesuai lagi; d. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian. 22. PP 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha . go. 2). go. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4),. Peraturan Desa yang mengatur Layanan Ambulan. atau beberapa desa. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Garis Sempadan Jalan Desa adalah Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan di. umum yang ada di Desa Jajawar; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa T. dilaksanakan serta memuat tentang aturan dan kaidah yang berlaku pada perencanaan jalan. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk. Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami adalah sebuah keharusan pengaturan pungutan hanya diatur melalui Peraturan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Pada Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa untuk penggunaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.